Serba Serbi Strategi Mengatasi Masalah Perumahan Kota di Tahun 2026, Yuk Simak!

Seperti yang kita ketahui, Indonesia belum lepas dari masalah backlog perumahan. Data SUSENAS mencatat backlog sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara DTSEN memperluas definisi tersebut hingga mencakup keluarga yang tinggal di hunian tidak layak, dengan total mencapai sekitar 15 juta.

Meski demikian, keduanya menunjukkan gambaran yang sama yaitu masih terbatasnya suplai rumah layak huni di kawasan perkotaan Indonesia.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadirkan harapan baru bagi sektor perumahan Indonesia pada tahun 2026 melalui perluasan skema FLPP. Skema ini terbukti efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, dengan kuota yang tahun ini meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit. 

Ke depan, BP Tapera menyiapkan sejumlah pengembangan skema FLPP yang akan mulai diperkenalkan pada 2026, antara lain sebagai berikut.

1. FLPP Rent-to-Own (Sewa-Beli)
   Melalui skema Rent-to-Own, sasaran penerima FLPP diperluas hingga mencakup pekerja informal dan masyarakat yang belum terjangkau sistem perbankan. Mekanismenya sederhana: penerima akan menyewa rumah selama 1–2 tahun. Apabila masa sewa berjalan lancar, mereka akan masuk ke antrean Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk unit yang sama.
   
   
2. FLPP Untuk Bangun Rumah Sendiri
   Skema ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki tanah namun belum memiliki dana untuk membangun rumah. Program ini hanya berlaku untuk rumah pertama, dengan skema pembiayaan berbunga tetap sebesar enam persen.
   
   
3. FLPP Untuk Rumah Susun
   Skema FLPP rumah susun sebenarnya telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketidaksesuaian harga. Di Jakarta, harga rusun saat ini bisa mencapai Rp12 juta per meter persegi, sementara ketentuan harga subsidi masih berada di kisaran Rp9 juta per meter persegi. Ke depan, aturan ini akan dibenahi agar lebih selaras dengan kondisi biaya pembangunan oleh pengembang sekaligus tetap terjangkau bagi MBR.

Berbicara tentang rumah susun, terdapat dua jenis yang akan dikembangkan oleh pemerintah di tahun 2026 yaitu Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami). Pengembangan ini didorong oleh preferensi gen Z yang cenderung lebih memilih menyewa hunian daripada membeli rumah.

Strategi lainnya yaitu peningkatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung program tiga juta rumah. Rumah Tidak Layak Huni juga memerlukan perhatian yang sama dengan backlog perumahan. Jumlahnya kini mencapai 26 juta unit rumah. Dengan ini, alokasi anggaran untuk BSPS akan meningkat sebesar 7,7 kali lipat dengan target 406.457 unit dapat terkonversi menjadi rumah layak huni.

Dengan berbagai strategi yang telah dicanangkan pemerintah, penanganan persoalan perumahan di Indonesia diperkirakan akan lebih menyeluruh dari sebelumnya. Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan pada 2026 diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak huni dan terjangkau.

Penulis : Jovan Rafkhansa

Sumber : 

https://kfmap.asia/blog/apa-itu-kpr-flpp/2650

https://kfmap.asia/blog/kelanjutan-program-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya-bsps/2529

https://katadata.co.id/

https://www.kompas.com/

https://www.detik.com/

https://pkp.go.id/

https://www.antaranews.com/