Dilema Mobilitas Commuter di Greater Jakarta

Mobilitas atau pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari merupakan bagian dari rutinitas di wilayah perkotaan. Misalnya saja, kawasan metropolitan besar seperti Greater Jakarta. Kota-kota satelit Bodetabek masih sangat bergantung pada Jakarta yang berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, budaya, dsb. Masyarakat melakukan perjalanan dari daerah asal menuju Jakarta untuk bekerja, berbelanja, bersekolah, dan lain sebagainya. 

Bicara tentang mobilitas, Greater Jakarta relatif lebih unggul dibandingkan dengan metropolitan lainnya di Indonesia. Berbagai infrastruktur telah tersedia, mulai dari jaringan jalan tol yang terhubung hingga ke kota-kota penyangga, beragam moda transportasi umum dari skala pengumpan hingga transportasi massal, juga fasilitas pedestrian yang semakin berkembang untuk mendukung mobilitas pejalan kaki.

Lalu, di tengah beragam pilihan tersebut, bagaimana masyarakat menentukan cara bermobilitas atau bergerak untuk mencapai tujuan mereka? Lebih jauh lagi, dampak seperti apa yang ditimbulkan dari pilihan tersebut?

Pemilihan kendaraan pribadi tentu menjadi preferensi banyak masyarakat untuk melakukan mobilitas. Pada tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 5% setiap tahunnya. Jakarta menduduki posisi keempat dengan jumlah kendaraan, yaitu sekitar 12 juta unit. Sementara itu, peringkat pertama diraih oleh Jawa Barat yang sebagian wilayahnya merupakan bagian dari Greater Jakarta, dengan jumlah kendaraan 28 juta unit. 

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi tentu memberikan konsekuensi terhadap lingkungan perkotaan. Hasil studi yang dirilis oleh Systemiq dan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor transportasi jalan atau road transport menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di Jakarta. Dalam report tersebut dijelaskan bahwa road transport menyumbang sekitar 90% emisi CO dan VOC, 60% NOx dan PM2.5, serta sekitar 40% PM10. Dengan tren pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang terus meningkat, kontribusi polutan dari road transport diperkirakan juga meningkat sehingga kualitas udara di Jakarta semakin buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan yaitu peralihan menuju kendaraan rendah emisi seperti Electric Vehicle atau EV. Respons pemerintah dalam hal ini juga turut suportif dengan adanya kebijakan bebas pajak dan bebas sistem ganjil-genap di Jakarta. Namun, hal ini tidak berlangsung baik jika pertumbuhan kendaraan tetap meningkat setiap tahunnya. Menurut TomTom Traffic Index, kemacetan di Jakarta berada pada tingkat 59%, artinya waktu perjalanan 34% lebih lama dibandingkan dengan kondisi tanpa kemacetan, dengan peningkatan 1% dari tahun sebelumnya. 

Penyelesaian masalah mobilitas perkotaan tidak cukup hanya melalui peralihan jenis kendaraan, tetapi juga melalui perubahan pola perjalanan masyarakat. Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2026) mencatat jumlah pejalan kaki meningkat sekitar 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang didorong oleh perbaikan fasilitas pedestrian, peningkatan layanan transportasi publik, dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Sementara itu, berbagai proyek integrasi antarmoda turut menjadi bagian dari solusi mengurai kemacetan Jakarta. Integrasi kawasan CSW–ASEAN, pedestrianisasi Jalan Blora, serta Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) yang menghubungkan Stasiun KRL dan LRT di kawasan Sudirman menjadi contoh bagaimana konektivitas yang baik dapat mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik. Proyek serupa selanjutnya yang akan dibangun adalah jembatan donat yang bernama Dukuh Atas Pedestrian Deck.

Penggunaan transportasi publik memang tidak senyaman transportasi pribadi, di mana sistemnya merupakan fixed-route transit sehingga perlu melakukan beberapa transfer moda untuk mencapai tujuan utama. Berbeda dengan transportasi pribadi dan ride-hailing services (Gojek, Grab, Taxi) yang menawarkan door-to-door services.

Pada akhirnya, inilah dilema mobilitas yang dihadapi para commuter di Greater Jakarta. Kendaraan pribadi menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas, sementara transportasi publik memberikan efisiensi dan tentu manfaat yang lebih besar bagi kota dalam jangka panjang. 

Tantangan ke depan, tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga menciptakan sistem mobilitas yang mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan keberlanjutan kawasan perkotaan.

Penulis : Jovan Rafkhansa

Sumber : 

https://www.antaranews.com/

https://mongabay.co.id/

https://www.systemiq.earth/

https://www.kompas.com/

https://oto.detik.com/berita/

https://www.tomtom.com/