Belajar dari Pengalaman: Mengapa Banyak Rumah Bantuan yang Akhirnya Tidak Dihuni?

Baru-baru ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan ribuan unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Aceh, seperti di Aceh Tamiang dan beberapa wilayah lainnya. Hunian ini dirancang cukup lengkap, mulai dari fasilitas MCK, akses air bersih, hingga tempat ibadah, agar warga terdampak bisa menjalani masa transisi dengan layak. 

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan sebuah tantangan terkait keberhasilan hunian sementara sangat bergantung pada kedekatannya dengan sumber kehidupan masyarakat sebelumnya. Tanpa akses ekonomi yang mudah, para penyintas seringkali terpaksa meninggalkan bantuan tersebut dan memilih kembali ke reruntuhan rumah lama mereka demi bisa terus menyambung hidup.

Persoalan di Aceh ini sebenarnya mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam program properti sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat ironi yang cukup tajam dimana 34,75% keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Di sisi lain, banyak unit rumah bantuan pemerintah justru berakhir kosong dan terbengkalai. Fenomena rumah hantu ini muncul karena adanya jurang pemisah antara pembangunan fisik dengan kebutuhan nyata penerima manfaat. Kondisi ini memerlukan analisis kebutuhan yang lebih presisi, sehingga setiap unit yang dibangun benar-benar selaras dengan profil sosial ekonomi calon penghuni.

Penyebab utamanya sering kali berakar pada infrastruktur pendukung yang setengah matang. Laporan dari Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa banyak rumah bantuan belum bisa dihuni secara optimal karena kendala listrik, rendahnya kualitas air bersih, hingga akses jalan yang buruk. Selain itu, faktor lokasi menjadi penentu utama. Banyak rumah bantuan dibangun di pinggiran yang jauh dari pusat ekonomi. Bagi masyarakat kelas bawah, jarak bukan sekadar masalah waktu, tapi soal kelangsungan hidup. Ongkos transportasi yang membengkak seringkali tidak sebanding dengan manfaat rumah gratis, sehingga mereka lebih memilih tinggal di tempat kumuh yang lebih strategis.

Pembelajaran penting bagi masa depan properti sosial adalah perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Keberhasilan program perumahan swadaya yang meningkat pesat belakangan ini membuktikan bahwa pendekatan yang inklusif jauh lebih efektif. Di sisi lain, dukungan kajian profesional mengenai pemilihan lokasi, sosial budaya masyarakat, kelayakan infrastruktur, hingga potensi ekonomi kawasan dapat membantu pemerintah merancang skema hunian yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Kedepannya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada target pembangunan fisik semata, melainkan harus menciptakan ekosistem hunian yang hidup dan terhubung dengan urat nadi ekonomi warga, dan memahami kultur budaya setempat, dengan menggandeng mitra lembaga riset yang tepat untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar menjadi tempat bernaung yang berkelanjutan.

Penulis : Arief Fadhillah

Sumber : 
https://news.detik.com/

https://ramadhan.antaranews.com/

https://www.harianaceh.co.id/

https://www.bps.go.id/

https://www.tempo.co/