Strategi Baru Pembangunan Rusun: Dari Lahan KAI hingga Kerjasama CSR

Dalam upaya merealisasikan program 3 juta rumah, pemerintah menerapkan berbagai strategi, salah satunya dengan mendorong pembangunan hunian vertikal melalui skema kolaboratif yang melibatkan BUMN dan sektor swasta.

Pada Senin, 6 April 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa optimalisasi lahan milik BUMN, khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi prioritas pemerintah dalam penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Ia menambahkan, jika langkah ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN, sekaligus memanfaatkan aset negara yang selama ini belum optimal.

Dalam implementasinya, salah satu proyek yang tengah dipercepat adalah pembangunan rumah susun di kawasan Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan ini ditargetkan rampung pada Juni 2026, yang dilakukan secara bersamaan melalui kolaborasi antara Kementerian PKP dan PT KAI.

Sejalan dengan percepatan tersebut, PT KAI juga berperan aktif dalam mendukung program ini, di antaranya dengan pembangunan sekitar 5.484 unit rumah susun di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Inisiasi ini diwujudkan dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 16 Maret 2026 sebagai penanda dimulainya proyek.

Dalam mengoptimalkan kerja sama tersebut, pengembangan hunian tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga mulai diarahkan pada pendekatan berbasis karakteristik kawasan melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD). 

Dalam kunjungan kerja ke Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa lahan milik PT KAI akan dikembangkan menjadi kawasan hunian terintegrasi dengan transportasi publik dan aktivitas ekonomi. Pengembangan ini menerapkan konsep TOD untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Kondisi kota yang berorientasi pada kendaraan pribadi menjadi dasar pengembangan TOD, tercermin dalam riset yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada tahun 2025, yang menunjukkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan individu di wilayah perkotaan mencapai 3,39 ton setara karbon dioksida per kapita per tahun, dengan sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar (43,34%).

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperluas skema pembiayaan dengan melibatkan sektor swasta. Salah satunya adalah rencana pembangunan rusun di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, yang akan ada sekitar 1.000 unit dibangun di atas lahan milik PT KAI dengan tipe unit 25 hingga 36 m². Pembangunan rumah susun tersebut bekerja sama dengan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan swasta yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada anggaran negara, dengan swasta sebagai pelaksana konstruksi dan lahan tetap dimiliki oleh negara.

Berbagai inisiatif ini mencerminkan perubahan pendekatan, yakni pemerintah tidak lagi bertindak sebagai penyedia utama pembiayaan, melainkan sebagai penggerak kolaborasi yang menghubungkan BUMN sebagai pemilik aset dan sektor swasta sebagai mitra pembangunan.

Penulis : Ratih Putri Salsabila

Sumber : 

https://kfmap.asia/blog/transformasi-manggarai-menuju-integrasi-kawasan-hunian-dan-simpul-transportasi-perkotaan/4794

https://pkp.go.id/

https://nasional.kontan.co.id/

https://kumparan.com/

https://www.suara.com/

https://id.investing.com/

https://iesr.or.id/