Pencapaian selama Dua Tahun Program Perumahan di Indonesia

Bulan Oktober 2026, menandai dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan sektor perumahan menjadi salah satu program yang mendapat perhatian. Sejak awal, pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah yang terdiri dari sekitar dua juta unit di perdesaan dan satu juta unit hunian vertikal di perkotaan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah juga membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai lembaga yang secara khusus berfokus pada penanganan sektor perumahan.

Pada tahap awal, pemerintah berupaya mengurangi berbagai hambatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Melalui Surat Keputusan Bersama yang ditetapkan pada November 2024, pemerintah daerah didorong untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kelompok masyarakat tersebut.

Pemerintah juga mempercepat proses perizinan dengan menetapkan target penerbitan PBG maksimal 10 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Dari sisi fiskal, pemerintah turut memberikan insentif berupa fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah. Kebijakan ini bahkan diperpanjang hingga akhir 2027 guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti.

Dalam tahap berikutnya, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi. Kuota FLPP ditingkatkan menjadi 350.000 unit pada tahun 2025 dan kembali dipertahankan pada tahun 2026. Hingga 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi melalui FLPP telah mencapai 184.342 unit atau sekitar 52,67% dari target tahun berjalan. Secara kumulatif, realisasinya sejak awal 2025 mencapai 459.468 unit

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui berbagai program kredit perumahan. Sepanjang 1 Januari hingga 18 Oktober 2026, Kredit Program Perumahan telah menyalurkan Rp27,74 triliun kepada hampir 116 ribu debitur, atau sekitar 68% dari target tahunan. Pada saat yang sama, program bedah rumah mengalami peningkatan signifikan, dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026.

Dukungan anggaran negara terhadap sektor perumahan juga terus diperkuat. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan dukungan pembiayaan untuk sekitar 770.000 rumah. Hingga pertengahan tahun, realisasi pembangunan dan renovasi rumah dalam kerangka program tiga juta rumah tercatat mencapai 324.213 unit di seluruh Indonesia.

Meski sejumlah kemajuan telah dicapai, tantangan masih membayangi pelaksanaan program ini. Implementasi kebijakan belum merata di seluruh daerah, terutama dalam penerapan pembebasan BPHTB dan PBG. Selain itu, sejumlah pengamat menilai target tiga juta rumah per tahun masih sulit dicapai jika hanya mengandalkan APBN, sehingga keterlibatan sektor swasta dan sumber pembiayaan alternatif menjadi semakin penting.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, fokus pemerintah mulai bergeser dari penyusunan regulasi ke percepatan implementasi. Kementerian PKP bersama Bappenas tengah mematangkan peta jalan perumahan 2025-2029 dengan menjadikan capaian hingga triwulan III 2026 sebagai dasar perencanaan berikutnya. 

Dua tahun pertama dapat dilihat sebagai periode pembangunan fondasi, sementara keberhasilan program ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, sinergi pusat dan daerah, serta kemampuan menarik investasi untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Penulis : Miranti Paramita 

Sumber :

https:// kontan.co.id/ 

https://news.ddtc.co.id/ 

https:// bisnis.com/ 

https://disway.id/

https://suarapemerintah.id/

https://www.metrotvnews.com/