Pemprov Jakarta Terapkan Pilah Sampah dari Rumah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan program wajib pilah sampah mulai 10 Mei 2026 sebagai langkah besar dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Pilah Sampah dari Rumah.
Melalui aturan tersebut, seluruh masyarakat Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut oleh petugas kebersihan. Program ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah Jakarta menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Dalam Ingub Nomor 5 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, hingga kawasan usaha. Warga diminta mulai membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah atau tempat usaha agar sampah lebih mudah diolah dan didaur ulang serta mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
Berikut empat kategori sampah serta pengelolaannya :
- Sampah Organik (warna hijau)
- Contoh: sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan daun kering
- Mudah terurai secara alami
- Pengolahan lanjutan dilakukan melalui komposting
- Sampah Anorganik (warna kuning)
- Contoh: plastik, botol, kardus, kertas, dan kaleng
- Masih dapat didaur ulang
- Pengelolaan dilakukan melalui Bank Sampah
- Sampah B3 / Bahan Berbahaya dan Beracun (warna merah)
- Contoh: baterai bekas, lampu, obat kadaluarsa, dan cairan kimia
- Membutuhkan penanganan khusus
- Pengelolaan dilakukan dengan membawa sampah ke TPS B3 agar ditangani sesuai prosedur keamanan
- Sampah Residu (warna abu-abu)
- Contoh: popok, tisu bekas, pembalut, dan beberapa jenis styrofoam
- Sulit didaur ulang
- Dikelola di fasilitas pengelolaan seperti Refuse Derived Fuel (RDF)
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan RT, RW, kelurahan, hingga pengelola kawasan untuk memastikan program berjalan efektif. Selain itu, bank sampah dan fasilitas pengolahan sampah lokal akan diperkuat agar sistem pemilahan dapat berjalan optimal. Pemerintah juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif melalui sekolah, komunitas lingkungan, media sosial, dan fasilitas umum agar masyarakat memahami pentingnya memilah sampah dengan benar.
Kebijakan ini diterapkan karena masalah sampah di Jakarta sudah menjadi persoalan erius selama bertahun-tahun. Melalui penerapan Ingub Nomor 5 Tahun 2026, pemerintah menargetkan pengurangan volume sampah ke TPA, mempercepat proses daur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan, menekan emisi gas rumah kaca, serta membangun budaya hidup ramah lingkungan.
Pada tahap awal, pemerintah akan fokus pada edukasi dan pembiasaan masyarakat. Namun, aturan ini juga membuka kemungkinan penerapan sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi pengelolaan sampah sesuai ketentuan daerah. Pengawasan akan dilakukan secara bertahap melalui lingkungan RT/RW dan pengelola kawasan.
Agar lebih mudah menjalankan aturan baru ini, masyarakat dapat mulai dengan langkah sederhana seperti menyediakan empat tempat sampah berbeda di rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik sejak awal, membersihkan kemasan plastik sebelum dibuang, menyimpan sampah B3 di wadah khusus, serta menggunakan bank sampah untuk sampah daur ulang. Dengan kebiasaan sederhana tersebut, warga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Jika diterapkan secara konsisten, program wajib pilah sampah ini membawa banyak manfaat bagi Jakarta, mulai dari lingkungan yang lebih bersih, meningkatnya proses daur ulang, hingga tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Program ini menjadi langkah penting dalam mengatasi krisis sampah di ibu kota dan membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat agar Jakarta dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa depan.
Penulis : Miranti Paramita
Sumber :
https://www.metrotvnews.com/
https://www.detik.com/
https://www.beritajakarta.id/
