Kebijakan WFH ASN dan Efeknya terhadap Pasar Perkantoran Jakarta

Selaras dengan visi efisiensi energi, pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026 dengan skema empat hari kerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah. 

Pada hari pertama implementasi kebijakan, Polda Metro Jaya mencatat penurunan volume lalu lintas yang cukup signifikan di koridor utama seperti Sudirman. Temuan ini menegaskan adanya penurunan pergerakan komuter harian, khususnya dari sektor pemerintahan yang selama ini berkontribusi besar pada tingkat mobilitas di area Central Business District (CBD).

Perubahan pola kerja ini memunculkan pertanyaan terhadap kinerja properti komersial, terutama  sektor perkantoran dan ritel pendukung. Meskipun demikian, dampak langsungnya terhadap pasar perkantoran relatif terbatas. Struktur pasar perkantoran di Jakarta masih didominasi oleh penyewa nonpemerintah, sehingga kebijakan WFH ASN tidak menjadi tantangan langsung terhadap permintaan ruang perkantoran.

Sebaliknya, kebijakan ini dapat memperkuat tren kerja hybrid di luar sektor pemerintahan yang mulai menjamur. Dalam publikasi Jakarta CBD Office Market Overview 2H 2025 oleh Knight Frank, fenomena utama yang terjadi justru adalah rightsizing, yakni strategi perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan ruang kerja agar lebih efisien. Dalam hal tersebut, perusahaan memilih mengurangi atau mengoptimalkan penggunaan ruang, sejalan dengan pola kerja yang lebih fleksibel.

Strategi rightsizing ini juga mendorong fenomena flight to quality, yakni saat perusahaan berpindah ke gedung kantor dengan kualitas lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap, dan efisiensi operasional yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tidak hilang, melainkan bergeser ke produk yang lebih kompetitif.

Secara kuantitatif, pasar perkantoran juga masih menunjukkan daya tahan. Menurut Knight Frank dalam publikasi Asia-Pacific Outlook 2026, tingkat penyewaan kantor di Jakarta diproyeksikan tetap tumbuh sekitar 2% secara tahunan. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian luas ruang, permintaan tetap terjaga dan bahkan cenderung lebih selektif berbasis kualitas.

Lebih lanjut, pergeseran preferensi penyewa juga mengarah pada meningkatnya permintaan terhadap gedung berbasis ESG (Environmental, Social, Governance). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya perhatian perusahaan terhadap efisiensi energi, kualitas lingkungan kerja, dan aspek keberlanjutan. Ke depan, tren tersebut diproyeksikan mendorong transisi menuju dominasi green office building di kawasan pusat bisnis.

Dengan demikian, kebijakan WFH bukanlah tantangan utama bagi pasar properti komersial, melainkan pendorong transformasi menuju pasar yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kualitas permintaan.

Penulis: Nareswari Dahayu

Sumber:

https://kfmap.asia/research/jakarta-cbd-office-market-overview-2h-2025/4731 

https://kfmap.asia/research/asia-pacific-outlook-2026/4546 

https://kfmap.asia/blog/preferensi-work-arrangement-berdasarkan-usia/4389 

https://www.propertynbank.com/

https://news.detik.com/

https://www.antaranews.com/