Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau besar di Indonesia, dengan keanekaragaman geografis dan demografis yang signifikan. Karakteristik geografisnya, mulai dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi mempengaruhi pola persebaran penduduk dan ekonomi regional.

Ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan menciptakan ketimpangan regional, sementara distribusi penduduk yang tidak merata menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, tetapi seringkali berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena deforestasi, degradasi tanah, dan konversi lahan mangrove menjadi tambak yang mengancam ekosistem pesisir serta memicu konflik lahan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan rata-rata di Pulau Sumatera masih berada di rerata 14% pada tahun 2023, dengan Provinsi Aceh memiliki nilai rata-rata tertinggi sekitar 18%. Jika dilihat lebih lanjut, pada daerah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan pengetahuan perangkat digital masih terbatas.

Melihat keadaan ini, pemerintah telah menyusun arah pembangunan wilayah Sumatera pada Rancangan RPJMN 2025 - 2029 dengan berbasis pada potensi  wilayah, seperti di aspek komoditas perkebunan potensial, ketahanan pangan, energi, bahan tambang, dan lokasi geografis yang strategis.

Berikut merupakan arah pembangunan Wilayah Sumatera berdasarkan empat pembagian kawasan, dengan memiliki tujuan sebagai Mata Rantai Utama  Bioindustri  dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Indonesia.

• Kawasan Perkotaan dan Koridor Industri

1. Pengembangan KPBPB Sabang dan kawasan urban Banda Aceh-Jantho.
2. Meulaboh dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan publik di pesisir Barat-Selatan Aceh.
3. Pengembangan kawasan perkotaan dan jalur industri di Padang-Pariaman.
4. Bengkulu-Pulau Baai menjadi jalur industri perintis.
5. Jalur industri perintis dikembangkan di Muaraenim-Lahat.
6. Lhokseumawe-Aceh Utara dan KEK Arun menjadi fokus pengembangan jalur industri utama.
7. WM Medan dikembangkan bersamaan dengan jalur industri prioritas Medan-Kualatanjung-Seimangkei dan KEK Seimangkei.
8. Batam dan sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan perkotaan serta jalur industri utama, meliputi KPBPB Batam-Bintan-Karimun dan KEK BAT, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, dan KEK Galang Batang.
9. Kawasan Pekanbaru-Dumai menjadi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan jalur industri.
10. Jalur industri perintis dikembangkan di Jambi.
11. Pangkalpinang-Sungailiat menjadi jalur industri perintis.
12. WM Palembang dikembangkan bersamaan dengan jalur industri perintis Palembang-Tanjung Carat.
13. Kawasan urban Bandarlampung dan jalur industri prioritas Bandarlampung-Lampung Selatan dikembangkan lebih lanjut.

• Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan

1. Pengembangan KSPN Weh dan KPPN Banda Aceh.
2. Pengembangan Danau Toba dan sekitarnya (termasuk Dataran Tinggi Tapanuli dan Karo sebagai KSPP).
3. Pengembangan Dataran Tinggi Minangkabau.
4. Pengembangan Candi Muarojambi.
5. Pengembangan Belitung dan industrialisasi perikanan di Tanjungpandan.

• Kawasan Pengembangan Ekonomi Biru

1. Industrialisasi perikanan di Sinabang.
2. Industrialisasi perikanan di Sibolga-Pandan.
3. Industrialisasi perikanan di Tanjungbalai-Asahan.
4. Industrialisasi perikanan di Natuna.
5. Industrialisasi perikanan di Bagansiapiapi dan Tembilahan.
6. Industrialisasi perikanan di Tanjungpandan.
7. Industrialisasi perikanan di Labuhan Maringgai.

• Kawasan Afirmasi

1. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Simeulue.
2. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kepulauan Nias.
3. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kepulauan Mentawai.
4. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Pulau Enggano.
5. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kepulauan Meranti dan Lingga.
6. Percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi prioritas Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas.

Pembangunan di wilayah Sumatera dengan berbagai arah dan fokus yang telah dirancang dalam RPJMN 2025 - 2029 diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah, memperkecil ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di  Pulau Sumatera juga diharapkan menjadi pusat bioindustri dan kemaritiman yang berdaya saing, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberagaman ekosistem yang ada. Tentu, tantangan yang ada perlu ditangani secara menyeluruh agar tujuan pembangunan ini dapat terwujud secara maksimal.

Penulis: Ratih Putri Salsabila

Sumber:

https://kfmap.asia/blog/potensi-pemanfaatan-tata-ruang-untuk-investasi-di-sumatera-utara/2121

https://kfmap.asia/blog/progress-tol-trans-sumatera-menjelang-puncak-arus-nataru-2025/3683

https://kfmap.asia/blog/industrial-investment-guide-2021-prospek-kawasan-industri-di-pulau-sumatera/819

https://kumparan.com

Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 - 2029. Diakses dari https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/Dokumen2024/Ringkasan_Rancangan_Awal_RPJMN_2025_-_2029.pdf