Pemerintah saat ini masih terus menggeber proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Ada banyak hal sektor yang dapat tumbuh didorong dengan pengembangan proyek infrastruktur, mulai dari akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga pemerataan ekonomi.
Terbaru, Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN. Penambahan proyek baru ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan presiden.
Penambahan PSN baru tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan nilai investasi 10 PSN baru tersebut mencapai Rp 265 triliun. Dengan penambahan PSN baru ini, diketahui saat ini jumlah PSN yaitu sebanyak 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total investasi mencapai Rp 5.746,4 Triliun.
Terkait pembiayaan, Wahyu menyatakan bahwa 10 proyek tersebut semaksimal mungkin akan dibiayai oleh swasta dan tidak menggunakan APBN sehingga tidak ada beban bagi pemerintah.
PSN baru ini juga dikatakan telah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.
Selain itu, proyek ini juga dinilai memiliki dampak positif terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), pengurangan pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup, serta memiliki keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur atau saling mendukung distribusi atau sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun daftar 10 PSN yang baru ditetapkan tersebut adalah:
1. Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi
2. Kawasan Industri Tanjung Sauh di Kepulauan Riau
3. Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Kawasan Industri Motui di Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kawasan Industri Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Kawasan Industri Pulau Ladi di Provinsi Kepulauan Riau
7. Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Provinsi Papua Barat
8. Bendungan Karangnongko di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
9. Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat
10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Bojonegoro
Sementara itu, untuk 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN meliputi:
1. Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium–Kelapa Gading dan Velodrome–Manggarai di Provinsi DKI Jakarta
2. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat
3. Program Ketenagalistrikan–Pembangunan PLTA Mentarang di Provinsi Kalimantan Utara
4. Program Percepatan Pengembangan Wilayah–Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (IKN) dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur
Sesuai arahan Presiden, program/proyek yang dimasukkan dalam daftar PSN tersebut diharapkan dapat selesai paling lambat di tahun 2024.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi mengatakan, pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai spending tapi juga ditujukan untuk investasi ke depan.
Adanya penambahan PSN baru sebagai upaya akselerasi dengan memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Penulis : Maya Talitha Az Zahra
Sumber:
www.kompas.com
www.cnnindonesia.com
www.bpkp.go.id
Artikel Terkait:
Naik Turun Performa Sektor Konstruksi dan Real Estate dalam Refleksi PDB
