Perhelatan KTT G20 yang sudah di depan mata, membuat Pemerintah Indonesia bergegas menyelesaikan proyek infrastruktur pendukung konferensi tingkat tinggi tersebut. Beberapa penataan dan pengembangan infrastruktur ini dilakukan untuk mendukung fungsi beberapa kawasan baru yang akan dikenalkan kepada delegasi konferensi. Kawasan tersebut terdiri dari Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, kawasan Embung Sanur, Kawasan Garuda Wisnu Kencana, dan Kawasan Bandara Internasional Ngurah Rai.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, infrastruktur merupakan faktor pendukung penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Melihat urgensi proyek infrastruktur yang dikerjakan, pelaksanaan KTT G20 pun juga menjadi wadah bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan pembangunan di Indonesia. Berikut merupakan beberapa peran KTT G20 dalam kebijakan pembangunan di Indonesia
1. Pembangunan Infrastruktur yang Sustainable
Melalui salah satu agenda perhelatannya, diperlukan adanya peningkatan dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sehingga, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable), Pemerintah perlu memulai untuk membangun standar yang diperlukan.
2. Pembangunan Infrastruktur untuk Meminimalisir Kesenjangan Antar Daerah
Salah satu instrumen Pemerintah untuk mengendalikan kesenjangan antar daerah adalah transfer daerah. Berdasarkan Undang-undang APBN tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan alokasi transfer daerah sebesar Rp701,61 trilliun. Adanya pelaksanaan KTT G20 di Provinsi Bali, menginisiasi Pemerintah Pusat untuk memperkuat kebijakan kepada daerah untuk proyek-proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU atau untuk sektor tertentu.
3. Peningkatan Peran Swasta
RPJMN 2020-2024 sudah mengindikasikan bahwa terdapat 42% kebutuhan investasi infrastruktur yang dapat dibiayai oleh swasta. Persentase tersebut meningkat sebesar 5% dari indikasi yang tercantum dalam RPJMN periode sebelumnya (37%). Oleh karena itu, pemerintah dapat mulai memaksimalkan peran kebijakan KPBU dengan pihak swasta melalui skema blended finance.
4. Infrastruktur Digital dan Infrastruktur Berteknologi
Sebagai bagian dari upaya transformasi pasca pandemi, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menjadikan sektor Teknologi dan Informasi sebagai salah satu fokus sektor dalam pembangunan infrastruktur ke depan. pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalisasi infrastruktur
Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah dalam presidensi G20 secara langsung memiliki multiplier effect kepada rencana pemulihan ekonomi dan derap pembangunan negara pasca pandemi.
Penulis: Lusia Raras
Sumber:
www.kpbu.kemenkeu.go.id
www.pu.go.id
www.detik.com
Artikel Terkait:
