Dalam beberapa tahun terakhir, isu keterjangkauan hunian telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk bagi negara-negara yang tergabung dalam G20. Berdasarkan data dari The Wealth Report 2025 yang diterbitkan oleh Knight Frank, seluruh negara anggota G20 tercatat gagal memenuhi target pembangunan rumah selama lima tahun terakhir. 

Kegagalan ini diantaranya karena kenaikan harga rumah, yang semakin memperburuk krisis keterjangkauan tempat tinggal. Knight Frank mencatat bahwa setiap negara G20 mengalami defisit pembangunan hunian, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan harga dan tekanan pada daya beli masyarakat. 

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan populasi, perubahan struktur keluarga, serta pergeseran gaya hidup pasca pandemi. Bahkan sektor build-to-rent, yang disebut sebagai solusi potensial, masih menyumbang kurang dari 1% dari total stok sewa di kota-kota besar seperti Tokyo, Paris, dan Sydney. 

Sebagai anggota G20, Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan tersebut. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program pembangunan rumah, termasuk Program Tiga Juta Rumah per tahun. Namun, realisasi di lapangan belum sepenuhnya mampu menutup backlog perumahan yang terus meningkat. Hingga tahun 2023, backlog hunian di Indonesia tercatat mencapai 9,9 juta rumah tangga. 

Keterbatasan pasokan lahan, lambatnya proses perizinan, serta keterbatasan akses pembiayaan menjadi hambatan utama dalam realisasi program tersebut. DItambah lagi, segmen menengah kebawah mengalami pelemahan daya beli, di tengah kenaikan suku bunga dan harga material konstruksi. 

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kebijakan perumahan secara menyeluruh di negara-negara G20, termasuk Indonesia. Jika tidak segera ditangani, krisis hunian ini tidak hanya akan menjadi isu ekonomi, tetapi juga berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. 

Hunian yang layak, terjangkau, dan mudah diakses merupakan fondasi penting dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong kemitraan dengan sektor swasta, menyederhanakan perizinan, serta memperkuat sektor hunian sewa institusional untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengadaan rumah.

Penulis : Alivia Putri Winata 

Sumber : 

https://www.knightfrank.com/wealthreport 

https://www.kompas.com/