Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan agraria yang masih sering terjadi di Indonesia dan memiliki implikasi luas, baik dari sisi hukum, sosial, maupun tata kelola wilayah. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, dijelaskan bahwa sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan status kepemilikan, batas wilayah, maupun hak atas suatu bidang tanah. Konflik ini dapat melibatkan individu, kelompok masyarakat, badan usaha, hingga instansi pemerintah.
Fenomena sengketa tanah masih menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyelesaian konflik lahan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI pada April 2026, Sekretaris Daerah Jawa Tengah menyampaikan bahwa beberapa lokasi masih dalam proses penyelesaian, salah satunya di kawasan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen.
Selain itu, konflik serupa juga muncul di daerah lain dengan karakteristik berbeda. Terdapat permasalahan administrasi aset.
Selain itu, permasalahan pertanahan yang sering muncul adalah pembagian warisan yang tidak diselesaikan secara tuntas, sehingga memicu konflik antar ahli waris di kemudian hari. Transaksi jual beli tanah yang tidak melalui prosedur resmi, seperti tanpa Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), juga berpotensi menimbulkan sengketa karena lemahnya dasar hukum kepemilikan.
Berbagai kasus tersebut umumnya dipicu oleh faktor mendasar, salah satunya ketidakjelasan dokumen kepemilikan tanah. Banyak masyarakat masih menggunakan bukti kepemilikan tradisional seperti girik atau letter C yang tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sertifikat resmi, sehingga rentan diklaim oleh pihak lain. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah mendorong pemilik sertifikat lama agar segera memperbarui data kepemilikan tanah serta mengonversi ke sertifikat elektronik.
Tertib administrasi dibutuhkan, karena sengketa tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, dan manfaat nilai aset dalam jangka panjang. Untuk itu, pengetahuan masyarakat terhadap administrasi pertanahan, regulasi, serta prosedur yang benar sangat diperlukan. Kurangnya literasi hukum dan lemahnya sistem pencatatan menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik.
Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat serta pembenahan sistem administrasi pertanahan.
Penulis: Farah Septiawardahni
Sumber:
https://kfmap.asia/blog/sertifikat-tanah-lama-dan-risiko-sengketa-kenapa-perlu-pembaruan-data/3995
https://kfmap.asia/blog/apa-itu-sengketa-tanah/771
https://regional.kompas.com/
https://emedia.dpr.go.id/