Pada tahun 2024, pemerintah memutuskan untuk mengubah status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Keputusan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi administratif dan desentralisasi yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan lokal.
Perubahan status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) membawa sejumlah perubahan administratif yang harus diikuti oleh warganya. Salah satu perubahan signifikan adalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proses perubahan KTP ini penting untuk memastikan kesesuaian data administrasi penduduk dengan status baru daerah.
Berikut langkah-langkah perubahan KTP baru :
- Persiapan Dokumen
Warga harus menyiapkan beberapa dokumen penting sebagai persyaratan perubahan KTP. Dokumen tersebut antara lain KTP lama, Kartu Keluarga (KK), dan surat pengantar dari RT/RW setempat. Selain itu, pastikan juga untuk membawa akta kelahiran dan pas foto terbaru jika diperlukan.
- Kunjungan ke Kelurahan
Langkah selanjutnya adalah mengunjungi kantor kelurahan setempat. Di sana, warga akan mengisi formulir permohonan perubahan KTP. Pastikan semua informasi yang diisi sesuai dengan dokumen yang dibawa.
- Verifikasi Data
Petugas kelurahan akan melakukan verifikasi data. Proses ini meliputi pengecekan kesesuaian dokumen dan keabsahan data. Jika semua data sudah sesuai, petugas akan memproses perubahan KTP.
- Pengambilan Foto dan Sidik Jari
Setelah verifikasi data, warga akan diarahkan untuk mengambil foto terbaru dan sidik jari di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memperbarui data biometrik yang ada di KTP.
- Penerbitan KTP Baru
Setelah semua proses selesai, warga akan menerima KTP baru dengan status DKJ. Waktu penerbitan KTP baru bisa bervariasi, tergantung pada kebijakan kelurahan dan jumlah permohonan yang diterima.
Perubahan KTP dari DKI menjadi DKJ bukan hanya tentang penyesuaian administratif, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek lain seperti pelayanan publik, perbankan, dan keperluan hukum. KTP yang up-to-date memastikan warga bisa mengakses berbagai layanan dengan lancar tanpa mengalami kendala administratif.
Penulis : Muhamad Ashari
