Sejak terjadinya pandemi, beberapa sektor properti mengalami dampaknya secara langsung baik itu dari sisi tingkat hunian ataupun dari sisi internal pada properti tersebut. Terutama saat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana terdapat peraturan atau pembatasan yang lebih ketat daripada sebelumnya, tak terkecuali pada sektor perkantoran. Tingkat permintaan pada sektor perkantoran di DKI Jakarta perlahan berkurang baik itu di kawasan Central Business District (CBD) ataupun diluar area CBD yang dimana tingkat permintaan tersebut hanya berasal dari pemilik sebelumnya yang melakukan perpanjangan sewa.

Di tahun 2021, diperkirakan tingkat hunian pada sektor perkantoran akan terus mengalami penurunan baik itu masih dibelakukannya PPKM ataupun sudah kembali normal. Hal tersebut dikarenakan jumlah pasokan yang tinggi dan tarif sewa yang perlahan mulai turun. Sektor perkantoran di masa PPKM saat ini harus dilakukan secara Work From Home atau daring, yang boleh melakukan kegiatan di kantor hanyalah sektor yang sifatnya esensial dan kritikal. Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengungkapkan bahwa sektor perkantoran yang bertujuan dalam mendukung operasional beberapa sektor esensial dan kritikal diperbolehkan Work From Office maksimal 20%.

Dengan dibelakukannya Work From Home mengakibatkan beberapa perkantoran di kawasan CBD dan bukan CBD melakukan pengurangan ruang kantor karena terdapat beberapa ruang kantor yang tidak terpakai. Pengurangan tersebut dilakukan untuk membatasi pengeluaran biaya dalam operasional perkantoran tersebut. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan bahwa okupansi perkantoran mengalami penurunan sejak diberlakukannya PPKM Darurat menjadi 60 persen sedangkan sebelumnya masih berada diangka 73 persen.

Penulis : Dimas Rifqi Satrio Notokusumo

Sumber:

www.kompas.com

www.detik.com

www.tempo.co